MediasaranaKaltim.id, Kaltim – Rencana penutupan kawasan Warung Panjang di KM 55 pada 30 April mendatang menimbulkan keresahan besar di kalangan pedagang dan pekerja yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas usaha di lokasi tersebut. Penutupan ini disebut menyusul kawasan Tahu Sumedang di KM 50 yang lebih dahulu terdampak penertiban.
Edaran terkait penutupan disebut telah diterima oleh para pemilik usaha, sementara sebagian di antaranya kini Kabarnya tengah melakukan audiensi dan negosiasi dengan DPRD untuk meminta keringanan serta kejelasan mengenai relokasi.ujar salah seorang karyawan warung panjang.
Hingga saat ini, para pedagang mengaku belum mendapatkan kepastian terkait lokasi pemindahan maupun tempat usaha baru untuk melanjutkan aktivitas mereka.
“Kalau memang harus ditutup, kami hanya meminta kepastian. Sampai sekarang belum ada penjelasan kami harus pindah ke mana. Kami di sini hanya berjualan untuk mencari nafkah, bukan untuk hal lain,” ungkap salah seorang pedagang saat ditemui di lokasi.
Ketidakjelasan tersebut menimbulkan kekhawatiran mendalam, mengingat sebagian besar pelaku usaha di kawasan itu hanya bergantung pada hasil berdagang untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.
Mereka menilai, keputusan penutupan tanpa solusi konkret akan berdampak langsung pada kehidupan ratusan pekerja dan pedagang kecil.
Selain persoalan relokasi, para pekerja juga menyoroti potensi lumpuhnya roda ekonomi jika penutupan dilakukan tanpa adanya rest area atau pusat usaha pengganti.
Selama ini, Warung Panjang dinilai menjadi salah satu titik penting perputaran ekonomi masyarakat sekitar, terutama bagi pekerja harian, sopir lintas daerah, dan pelaku UMKM.
“Kalau kawasan ini ditutup tanpa solusi, tentu akan semakin sepi. Banyak orang menggantungkan hidup di sini. Kami khawatir bukan hanya pedagang yang terdampak, tetapi juga pekerja dan keluarga mereka,” ujar seorang pekerja.
Para pedagang juga mempertanyakan alasan penutupan yang baru dilakukan sekarang, padahal kawasan tersebut telah beroperasi selama puluhan tahun.
Bagi mereka, persoalan ini bukan sekadar soal tempat usaha, melainkan tentang keberlangsungan hidup banyak keluarga.
Mereka berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penertiban, tetapi juga menghadirkan solusi yang manusiawi, adil, dan berpihak pada masyarakat kecil yang selama ini hanya berusaha mencari nafkah secara halal.(AAY)
